Maros – Para tenaga honorer di Kabupaten Maros menyambut dengan penuh antusias keputusan pemerintah yang memberikan perpanjangan waktu pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Perpanjangan waktu ini menjadi angin segar bagi ribuan honorer yang sempat khawatir tidak dapat menyelesaikan pengisian dokumen tepat waktu karena berbagai kendala teknis dan administratif. Mereka menilai kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di sektor pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis.
Baca Juga : Mengabdi 17 Tahun, Honorer Maros Akhirnya Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu
Alasan Pemerintah Memberi Perpanjangan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menjelaskan bahwa perpanjangan pengisian DRH PPPK diberikan agar para calon ASN memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berkas dengan benar dan akurat. Banyak peserta yang menghadapi kendala jaringan internet di daerah, kekurangan dokumen pendukung, hingga keterlambatan penerbitan surat keterangan pengalaman kerja dari instansi asal. Dengan adanya tambahan waktu, diharapkan tidak ada honorer yang gagal diangkat menjadi PPPK hanya karena kendala administratif semata.
Dukungan dari Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Maros melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga telah memberikan pendampingan teknis kepada para honorer. Pendampingan ini dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek), layanan konsultasi langsung, dan pembukaan posko layanan khusus di kantor BKPSDM. Langkah ini mendapat apresiasi dari para honorer karena sangat membantu mereka memahami proses pengisian DRH secara daring. Pemkab Maros menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh seluruh honorer yang lolos seleksi agar dapat segera diangkat menjadi PPPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Harapan Honorer Setelah Diangkat
Banyak honorer yang berharap setelah proses pengisian DRH selesai dan mereka resmi diangkat menjadi PPPK, kesejahteraan mereka akan meningkat dan status kerja mereka lebih jelas. Selama ini, para honorer sering menghadapi ketidakpastian status serta penghasilan yang tidak sebanding dengan beban kerja. Dengan menjadi PPPK, mereka berharap mendapatkan hak yang lebih layak, seperti gaji setara ASN, jaminan kesehatan, serta peluang pengembangan karier yang lebih terbuka. Mereka juga berharap agar pemerintah terus melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme rekrutmen PPPK agar semakin transparan dan adil di masa mendatang.
