Maros – Sebanyak 90 tenaga honorer di Kabupaten Maros dinyatakan tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2025. Hasil ini cukup mengejutkan karena mayoritas dari mereka telah lama mengabdi di lingkungan pemerintahan daerah.
Para honorer yang gagal tersebut berasal dari berbagai instansi, terutama tenaga teknis administrasi dan tenaga penunjang layanan publik.
Kurangnya Pemenuhan Syarat Administrasi
Berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros, penyebab utama kegagalan para honorer ini adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi yang menjadi syarat mutlak seleksi. Beberapa peserta tidak melampirkan surat pengalaman kerja sesuai ketentuan, tidak memiliki sertifikat kompetensi terbaru, atau tidak memenuhi persyaratan masa kerja minimal yang dipersyaratkan dalam aturan. Hal ini menyebabkan berkas mereka gugur pada tahap verifikasi awal.
Baca Juga : 1.578 Non-ASN di Sulsel Terdaftar PPPK Paruh Waktu, Ini Tahapan Selanjutnya
Nilai Ujian di Bawah Standar
Selain masalah administrasi, ada juga sejumlah honorer yang gugur karena tidak mencapai nilai ambang batas (passing grade) dalam ujian seleksi kompetensi. Ujian ini meliputi tes kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural. Meski telah diberi kesempatan belajar melalui bimbingan teknis sebelumnya, sebagian peserta masih kesulitan menyesuaikan diri dengan pola soal berbasis komputer yang digunakan dalam seleksi PPPK paruh waktu.
Persaingan Ketat dan Kuota Terbatas
BKPSDM Maros juga menegaskan bahwa ketatnya persaingan menjadi faktor lain penyebab banyaknya honorer yang tidak lolos. Jumlah pelamar jauh melebihi kuota yang tersedia, sehingga hanya mereka yang benar-benar memenuhi seluruh persyaratan dan meraih nilai tertinggi yang bisa diterima. Dalam kondisi kuota terbatas, selisih nilai sekecil apa pun sangat menentukan kelulusan peserta.
Evaluasi dan Harapan ke Depan
Pemerintah Kabupaten Maros menyampaikan empati kepada para honorer yang belum berhasil dan berkomitmen melakukan evaluasi terhadap proses seleksi. Mereka juga akan memberikan kesempatan kepada para honorer untuk kembali mencoba pada rekrutmen periode berikutnya, dengan lebih mempersiapkan diri baik dari sisi kelengkapan berkas maupun peningkatan kompetensi. Pemerintah berharap para honorer tetap semangat dan tidak patah arang dalam mengabdi, karena kebutuhan tenaga kerja paruh waktu di lingkungan pemerintahan masih tetap ada dan terbuka peluang di masa mendatang.
