Maros – Warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, semakin resah dengan aktivitas truk tambang galian C yang hilir mudik di sejumlah ruas jalan. Kendaraan besar bermuatan material tambang ini disebut kerap melaju dengan kecepatan tinggi, mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain, hingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, terutama pengendara roda dua.
Sejumlah warga mengaku trauma saat berpapasan dengan truk-truk tambang. Selain menguasai badan jalan, tak jarang kendaraan tersebut menimbulkan debu pekat serta kerusakan jalan akibat tonase berlebih. “Setiap kali lewat, kami harus minggir jauh karena takut terserempet. Kalau begini terus, nyawa kami terancam,” ungkap salah seorang warga Maros.
Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah daerah mengambil langkah tegas. DPRD Maros pun bergerak cepat dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait, termasuk pengusaha tambang, aparat kepolisian, dan dinas perhubungan.
Baca Juga : Bupati Maros Tunda 2 Agenda Keluar Kota Imbas Demo, Fokus Jalankan Tugas Daerah
Ketua DPRD Maros menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. “Kami tidak menolak aktivitas tambang selama sesuai aturan, tetapi kalau menimbulkan keresahan dan membahayakan warga, tentu harus ada solusi. RDP akan menjadi ruang klarifikasi sekaligus mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.
Dalam rencana RDP itu, dewan akan menyoroti beberapa poin krusial, di antaranya: jalur khusus truk tambang, pembatasan jam operasional, dan kewajiban perusahaan memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas tambang. Tak hanya itu, DPRD juga mendorong aparat untuk lebih ketat menindak sopir truk yang ugal-ugalan di jalan.
Aktivis lingkungan setempat menambahkan bahwa persoalan galian C di Maros bukan hanya soal lalu lintas, tetapi juga menyangkut dampak lingkungan. Menurutnya, eksploitasi berlebihan berpotensi merusak ekosistem sungai dan lahan pertanian warga. “Pemerintah jangan hanya fokus pada pajak tambang, tetapi juga harus memikirkan keselamatan dan masa depan lingkungan Maros,” tegasnya.
Warga berharap RDP yang digelar DPRD tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan kebijakan nyata. Beberapa tokoh masyarakat bahkan meminta agar sementara waktu aktivitas truk tambang dihentikan hingga ada regulasi yang jelas.
Dengan situasi ini, semua mata kini tertuju pada hasil RDP DPRD Maros. Apakah keberanian dewan akan mampu menghadirkan solusi yang adil bagi warga sekaligus pengusaha tambang? Atau masalah “teror jalanan” truk galian C akan terus menghantui masyarakat?
